Indonesia merupakan suatu Negara yang besar yang mempunyai masyarakat yang juga sangat besar, beserta problem yang tidak sedikit.
Sehingga memerlukan birokrasi sebagai alat untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan kewajiban pemerintah sebagai jawaban daripada kontrak sosial. Didalam menjalankan kewajiban tersebut pemerintah (Negara) diwakili oleh birokrasi. Setiap Negara niscaya menginginkan kemakmuran serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Oleh alasannya yaitu itu diharapkan suatu tubuh yang merupakan perpanjangan tangan dan mewakili pemerintah yang tidak berorientasikan kepada laba (dalam hal ini yaitu birokrasi). Untuk sanggup mensejahterakan warganya maka sangat diharapkan birokrasi-birokrasi yang bisa menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien.
Sehingga memerlukan birokrasi sebagai alat untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan kewajiban pemerintah sebagai jawaban daripada kontrak sosial. Didalam menjalankan kewajiban tersebut pemerintah (Negara) diwakili oleh birokrasi. Setiap Negara niscaya menginginkan kemakmuran serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Oleh alasannya yaitu itu diharapkan suatu tubuh yang merupakan perpanjangan tangan dan mewakili pemerintah yang tidak berorientasikan kepada laba (dalam hal ini yaitu birokrasi). Untuk sanggup mensejahterakan warganya maka sangat diharapkan birokrasi-birokrasi yang bisa menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien.
Birokrasi sebagai masyarakat modern, mengacu pada suatu kondisi di mana masyarakat tunduk kepada aturan-aturan yang diselenggarakan oleh birokrasi. Untuk itu, tidak dibedakan antara birokrasi perusahaan swasta besar ataupun birokrasi negara. Selama masyarakat tunduk kepada aturan-aturan yang ada di dua tipe birokrasi tersebut, maka dikatakan bahwa masyarakat tersebut dikatakan modern.
Tidak sanggup dipungkiri lagi, hingga ketika ini birokrasi masih memegang kiprah sentral dalam kehidupan masyarakat modern. Sebagai alat atau prosedur dari keputusan politik, birokrasi mempunyai posisi yang strategis. Di satu sisi menjadi penerjemah dan sekaligus implementor kebijakan publik, di sisi lain sebagai pelayan publik yang harus responsif terhadap kebutuhan maupun aspirasi masyarakat. Birokrasi berada dalam posisi sebagai ‘man in the middle’, sebagai kepanjangan tangan penguasa (negara) sekaligus juga ‘penyambung lidah’ bagi tuntutan dan impian publik akan sistem kepemerintahan yang baik dan bersih.
Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang higienis dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme memerlukan asas-asas umum untuk menyelenggarakan Negara: Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.
Birokrasi yang ideal (berdasarkan teorinya) yaitu yang mutakhir (sesuai dengan kemajuan), berdaya guna, mengayomi kepentingan semua stratifikasi dan golongan dalam satu Negara, jadi birokrasi sanggup pula disebut sebagai satu-satunya alat dalam masyarakat modern yang bisa mengantar Negara ke modernisasi. Harus diperhatikan, modernisasi yang bagaimana yang akan dicapai, tentunya alat itu (birokrasi) harus disetel, diadaptasi dengan falsafah yang berlangsung dan Undang-Undang Dasar yang berlaku.
Akan tetapi didalam menjalankan tugasnya, birokrasi terkadang mempunyai problem yang tidak bisa dianggap remeh. Mulai dari regulasi, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan, yang berorientasi yang diarahkan pada manajerial, kesinambungan kegiatan, analisa aktivitas dimana didalamnya ditentukan aneka macam peraturan, instruksi dan norma yang harus dilaksanakan dengan segera serta dengan biaya yang semurah-murahnya. Masalah awet dalam birokrasi yaitu lambannya proses pengambilan keputusan dan sulitnya koordinasi.
Birokrasi sebagai masyarakat modern, mengacu pada suatu kondisi di mana masyarakat tunduk kepada aturan-aturan yang diselenggarakan oleh birokrasi. Untuk itu, tidak dibedakan antara birokrasi perusahaan swasta besar ataupun birokrasi negara. Selama masyarakat tunduk kepada aturan-aturan yang ada di dua tipe birokrasi tersebut, maka dikatakan bahwa masyarakat tersebut dikatakan modern.