Makalah Antara Umat Islam dan Penguatan Civil Society di Indonesia
PENDAHULUAN
Di Indonesia dalam dua dasawarsa belakangan ini, diskusi mengenai civil societyadalah salah satu yang muncul di samping soal reformasi, hak asasi manusia, demokrasi, dan globalisasi. Terasa tidak lengkap jikalau suatu pembicaraan dalam seminar atau dalam makalah tanpa menyertakan kata civil society di dalamnya. Salah satu ilham penting yang menempel dalam konsep civil society yakni harapan memperbaiki kualitas relasi antara masyarakat dengan institusi sosial yang berada pada: sektor publik (pemerintah dan partai politik), sektor swasta (pelaku bisnis) dan sektor sukarela (lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan dan kelompok profesional).[1]
Berkiatan dengan upaya penguatan civil society di negeri ini, umat Islam Indonesia -sebagai mayoritas- menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan, dalam arti bahwa upaya penguatan civil society di Indonesia tidak bisa mengabaikan umat Islam. Bahkan, dalam beberapa hal tertentu bisa dikatakan bahwa eksistensi umatIslam merupakan basis bagi perubahan sosial-politik di Indonesia. Mereka mempunyai potensi yang sangat besar dalam memilih format dan kehidupan politik Indonesia. Dengan ungkapan lain, umat Islam Indonesia mempunyai prasyarat -setidaknya secara kuantitatif- bagi pertumbuhan dan penguatan civil socitety.[2]
Bagaimana proses perkenalan bangsa Indonesia dengan wacana civil society dan bagaimana tugas yang dimainkan umat Islam dalam penguatan civil society di Indonesia? Inilah pertanyaan yang akan ditemukan jawabannya dalam Makalah ini.
PEMBAHASAN
A. Akar Konsep Civil Society
Sebagai sebuah konsep, harus diakui bahwa civil society mempunyai akar dalam sejarah aliran Barat.[3] Di Eropa Barat, daerah asalnya, konsep ini sudah usang tidak dibicarakan, dan gres muncul kembali sehabis gerakan solidaritas masyarakat di Polandia pimpinan Lech Walese melancarkan perlawanan terhadap dominasi pemerintahan Jenderal Jeruzelski. Dalam perlawanan tersebut, solidaritas masyarakat Polandia menjadikan civil society sebagai dasar sekaligus arah perjuangannya dengan tekanan utama pada perlawanan terhadap otoritarianisme negara. Pola yang digunakan solidaritas ini kemudian menjalar ke beberapa negara Eropa Timur lain, ibarat bekas Chekoslovakia. Sejak dikala itulah istilah civil societymulai ramai diperbincangan di banyak sekali belahan dunia,[4] tidak terkecuali di Indonesia.
Secara historis, akar perkembangan civil society bisa dilacak mulai dari Cicero, bahkan berdasarkan Manfred Ridel, ia bisa dirunut lebih ke belakang lagi hingga Aristoteles. Namun yang jelas, Cicerolah yang memulai memakai istilahsocietes civilis dalam filsafat politiknya. Dalam tradisi Eropa, hingga kala ke-18, pengertian civil society dianggap sama dengan negara (the state), yakni suatu kelompok atau kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain. Terminologi ini gres bergeser maknanya pada paruh kedua kala ke-18. Pada dikala itu, negara dan civil society gres dipahami sebagai dua entitas yang berbeda. Para pemikir yang mempelopori pembedaan ini yakni para filsuf pencerahan Skotlandia yang dimotori oleh Adam Ferguson dan beberapa pemikir Eropa, ibarat Johann Forster, Tom Hodgkins, Emmanuel Sieyes, dan Tom Paine.[5]
Konsep civil society pernah juga dipahami secara sangat radikal, yakni dengan menekankan pada aspek kemandirian dan perbedaan posisinya sedemikian rupa sehingga menjadi antitesis dari negara (the state). Pemahaman ibarat ini mengundang reaksi yang keras dari para pemikir lainnya, ibarat Hegel yang segera mengajukan tesis bahwa civil society tidak bisa dibiarkan tanpa kontrol. Civil societyjustru memerlukan banyak sekali macam aturan dan pembatasan¬-pembatasan serta penyatuan dengan negara lewat kontrol hukum, administratif, dan politik. Namun, konsep Hegel wacana civil society yang memperlihatkan posisi unggul terhadap negara juga mengundang reaksi yang tidak kalah kerasnya dari para pemikir modern, ibarat Robert Mohl, John S. Mills, Anne de Stael, dan Alexis de Tocqueville. Mereka, terutama pemikir yang disebut terakhir, setuju untuk mengembalikan dimensi kemandirian dan pluralitas dalam civil society. Dengan pluralitas, kemandirian, dan kapasitas politik yang memadai di dalam civil society, maka warga negara akan bisa mengimbangi dan mengontrol kekuatan negara.[6]
Pengertian yang hampir sama diberikan oleh John A. Holl. Hanya saja, Holl lebih menekankan pada adanya ruang publik yang bebas (the free public sphere), di mana individu dan kelompok dalam masyarakat sanggup saling berinteraksi dengan semangat toleransi. Di dalam ruang tersebut, masyarakat sanggup melaksanakan partisipasi dalam pembentukan kebijakan publik di dalam suatu negara.[7]
Dengan demikian, civil society sanggup dipahami sebagai suatu ruang (space) yang terletak di antara negara di satu sisi dan masyarakat di sisi yang lain, ibarat yang dikemukakan oleh Michael Walker. Di dalam ruang tersebut, berdasarkan Walker, terdapat asosiasi warga masyarakat yang bersifat suka rela dan terbangun sebuah jaringan relasi di antara banyak sekali asosiasi, yang mana relasi tersebut dikembangkan atas dasar toleransi dan saling menghargai antara asosiasi yang satu dengan yang lainnya.[8]
Dengan mengutip Eisenstadt, Afan Gaffar mengemukakan bahwa civil society yakni suatu bentuk relasi antara negara dengan sejumlah kelompok sosial, ibarat keluarga, kalangan bisnis, asosiasi masyarakat, dan asosiasi atau gerakan sosial lainnya yang ada di dalam masyarakat, yang mana kelompok sosial tersebut mempunyai posisi yang independen, lepas dari imbas negara. Namun demikian, masyarakat yang dimaksudkan itu yakni masyarakat yang mempunyai komponen tertentu sebagai syarat adanya civil society. Komponen yang dimaksud mencakup empat hal, yaitu (1) otonom, (2) adanya kanal masyarakat terhadap negara, (3) adanya arena atau ruang publik yang bersifat otonom, dan (4) arena publik tersebut terbuka bagi semua lapisan masyarakat.[9]
Sementara itu, Kwi-Hee Bae dan Joon Hyoung Lim dari University of Southern California dalam salah satu kertas kerjanya, membagi menjadi tiga tradisi aliran dalam kaitannya dengan konsep civil society. Pertama yakni tradisi (Neo)liberal dengan tokohnya yang terkenal antara lain Tocqueville dan Putnam; Kedua, tradisi Habermasian di mana Arato dan Cohen yakni salah satu penggagas utamanya. Dan, ketiga yakni tradisi Hegel-Marxis di mana Gramsci yakni salah satu pengikut garis tersebut.[10]
Pembicaraan mengenai civil society di Indonesia semenjak pertengahan tahun 1980-an, kelihatannya lebih banyak yang bersandar pada tradisi liberal (tokohnya antara lain Tocqueville) dengan semangat sebagai kekuatan penyeimbang kekuatan negara. Ini bisa dimengerti lantaran pada waktu kekuasaan Orde Baru, tugas dan posisi negara sangat berpengaruh dalam mendominasi seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik secara sosial-politik maupun budaya-ekonomi. Karena itu masuk akal juga kalau arti dari civil society biasanya merujuk kepada pemberdayaan masyarakat dengan ciri utama ibarat keswasembadaan (self-generating), keswadayaan (self-supporting), kesukarelaan (voluntary), dan kemandirian (independent) dalam berhadapan dengan kekuasaan negara.[11]
B. Signifikansi Civil Society bagi Kehidupan Bernegara.
Dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, sepertinya civil society mempunyai arti yang cukup penting, terutama bagi terwujudnya demokratisasi. “civil siciety merupakan prasyarat terwujudnya demokrasi”, demikian Robert. W. Hefner.[12] Secara politis, memang melalui konsep civil society sanggup diciptakan bentuk relasi yang kurang lebih simetris, sehingga demokrasi juga sanggup dijalankan. Dasar asumsinya yakni apabila negara terlalu kuat, negara adi kuasa, sementara masyarakat lemah, maka proses demokratisasi akan stagnant atau berjalan di tempat. Secara ekonomis, melalui konsep civil society sanggup dibangun kegiatan dan relasi ekonomi yang membuat kemandirian. Pesan ideologis yang ada di dalamnya yakni tidak ada monopoli negara, tidak ada manipulasi, juga tidak ada dominasi pemilikan bagi kelompok yang berpengaruh terhadap kelompok yang lemah. Kemudian secara sosial, melalui civil society sanggup dibangun keseimbangan kedudukan dan tugas orang sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat, atau keseimbangan antara individual participation dan social obligations.
Dalam konteks ini, konsep civil society kurang lebih sama dengan pengertiangemeinschaft (paguyuban) atau mezzo-structures[13] yaitu bentuk pengelompokan sosial yang lebih kompleks daripada bentuk keluarga tetapi juga tidak terlalu kaku, tidak terlalu formal, ibarat lazim dikembangkan oleh negara. Pesan ideologis yang terendap di dalamnya yakni memerdekakan orang atau menumbangkan pelbagai bentuk penjajahan terhadap kehidupan manusia, sehingga sanggup dibangun solidaritas sosial, atau perasaan menjadi satu kesatuan dalam rasa sepenanggungan.[14]
Dengan demikian, kelahiran ilham civil society sebagai penggalan dari sebuah kesadaran bahwa menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial melalui negara ternyata tidak sederhana. Maka konsep civil society itu terkait dengan dilema eksistensi hak, peluang dan kemampuan masyarakat. Dalam arti, menegakkan kembali the civil rights atau membuat masyarakat yang di sana negara tidak lagi maha atau adi kuasa. Meskipun demikian bukan berarti bahwa civil society mengembalikan keadaan menjadi natural society, yang ketika itu tidak ada negara. Civil society tetap memandang penting kehadiran negara. Hanya saja tidak ibarat pada political society yang meletakkan tugas negara pada posisi yang sangat mayoritas atau adi kuasa, civil society berusaha membuat interaksi antara negara dan masyarakat dilekati interdependensi, saling mengisi dan saling menguntungkan satu sama lain. Nilai penting yang menempel dalam civil society yakni partisipasi politik atau tugas masyarakat sangat diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan publik atau masyarakat sanggup mewarnai keputusan publik.
Di samping itu juga ada akuntabilitas negara (state accountability) dalam arti negara harus bisa memperlihatkan kepada masyarakat bahwa kebijakan publik yang diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku, efisien (mengeluarkan resources secara porposional dengan hasil optimal) dan efektif (tidak merusak atau bertentangan dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat).
Selanjutnya, ilham civil society menghendaki institusi-institusi yang berada pada sektor publik, sektor swasta maupun sektor sukarela sanggup berbentuk forum-forum yang representatif atau berupa asosiasi-asosiasi yang terperinci arahnya dan sanggup dikontrol. Forum atau asosiasi semacam itu bersifat terbuka, inklusif dan harus ditempatkan sebagai mimbar masyarakat mengekspresikan keinginannya. Melalui lembaga atau asosiasi semacam itu civil society menjamin adanya kebebasan mimbar, kebebasan melaksanakan disiminasi atau penyebarluasan opini publik. Itulah sebabnya seringkali dinyatakan bahwa civil society yakni awal kondisi yang sangat vital bagi eksistensi demokrasi. Kendatipun karakteristik civil society bertentangan dengan karakteristik political society (yang menempatkan negara pada posisi sentral), namun tidak berarti bahwa civil society harus selalu melawan negara atau harus menghilangkan rambu-rambu politik yang telah dibangun oleh negara, jadi status dan tugas negara tetap diperlukan.
C. Peran Umat Islam dalam Penguatan Civil Society di Indonesia
Berdasarkan uraian di atas, kata kunci untuk memahami konsep civil society yakni (a) adanya kesadaran bahwa masyarakat merupakan kawan pemerintah dalam proses pembangunan; (b) adanya wacana rasional yang berpotensi untuk mempertanyakan pertanggungjawaban negara. Di samping itu juga (c) tersedianya ruang publik sehingga masyarakat sanggup secara leluasa mengekspresikan pendapat mereka. Perkenalan Indonesia dengan civil society yakni sebuah proses yang panjang. Pada uraian ini, kita akan melihat serba sedikit perkembangan civil societydi Indonesia, sekaligus melihat tugas umat Islam dalam prosen tersebut. Secara garis besar perkembangan civil society di Indonesia melalui tiga tahapan, yaitu:
1. Civil Society sebagai Sebuah Wacana
Sebagai sebuah wacana, atau lebih tepatnya wacana kefilsafatan, Civil Society bisa disejajarkan dengan isu gender, human right, dan demokrasi. Dalam aliran keislaman, bahkan tidak kalah serunya dengan isu pluralisme dan berjalan seiring dengan isu ini. Semangat beberapa wacana ini yakni pemahaman akan eksistensi hak, sebagai individu dan kelompok masyarakat. Juga perlakuan yang adil di tengah adanya perbedaan, abolisi dominasi yang satu terhadap yang lain. Pemikiran demikian sanggup dimaklumi, lantaran wacana ini, memang, memperoleh basis filosofisnya dari aliran “kiri”, ibarat Hegel, Marx, Engels; yang bisa disebut pemikir kiri kuno, juga Habermas, Gramsci, dll. yang bisa dikatakan pemikir “kiri baru”.
Perkenalan Indonesia dengan isu civil society sepertinya dimulai dengan tampilnyacivil society sebagai wacana ini. Pengusung wacana ini, umumnya yakni para intelectual modernis, untuk tidak menyampaikan liberal, dan penganut sosialis atau aliran kiri, ibarat Nurcholish Madjid, Mansour Fakih, Abdurrahman Wahid, AS. Hikam, M. Dawam Raharjo, dll. Sekalipun mereka, dalam beberapa hal, berbeda dalam memaknai civil society, namun mereka mempunyai keprihatinan yang sama, terutama soal kekuasaan pemerintah yang terlalu kuat.
Pada tahap ini, civil society merupakan perbincangan akademis, bahkan barangkali bersifat elitis. Hanya mereka yang mempunyai basis keilmuan yang tertarik membicarakannya. Ada intelectual yang memaknai civil society dengan “masyarakat madani”. Konon, istilah masyarakat madani pertama kali diperkenalkan oleh Anwar Ibrahim (Timbalan P. M. Malaysia dikala itu), pada Festival Istiqlal di Jakarta 1995. M. Dawam Rahardjo kelihatannya setuju bahwa alih bahasa dan definisi yang sesuai dari civil society yakni “masyarakat madani”.[15] Sebaliknya, M. AS. Hikam tetap mempertahankan istilah aslinya lantaran pengertian “masyarakat madani”, menurutnya, mempunyai arti dan konteks yang sangat berbeda dengan civil society.[16]Istilah yang lebih netral, meskipun juga menimbulkan masalah yakni “masyarakat warga” yang diajukan oleh Lembaga Etika Atmajaya atau “masyarakat kewargaan” yang ditawarkan oleh AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia). Yang disebut terakhir ini contohnya M. Ryaas Rasyid dalam suatu artikelnya menulis “Perkembangan Pemikiran wacana Masyarakat Kewargaan”.[17] Sementara itu, istilah “masyarakat sipil” yang antara lain digunakan oleh Dr. Mansour Fakih, meskipun dalam arti terjemahan lebih sesuai tapi kelihatannya dalam arti makna tidak terlalu mengena lantaran mengimplikasikan sebagai lawan dari masyarakat militer.[18]
Kehadiran wacana ini secara eksternal lantaran sekitar tahun 1990-an civil societytelah menjadi arus aliran global, dan secara internal tidak bisa dipisahkan dari kondisi bangsa dikala itu, terutama tidak tersedianya ruang publik. Rejim orde gres berada pada posisi kekuatan yang tidak tertandingi. Kritis terhadap kebijakan pemerintah dianggap melawan negara. Kelompok-kelompok masyarakat selalu diintai dan dicurigai sebagai kekuatan makar, dst. Pada dikala itulah, civil society terus diwacanakan oleh para pemikir muslim.
2. Civil Society sebagai Gerakan; dari Gerakan Moral ke Gerakan Politik
Sebagaimana kita ketahui, di Indonesia ada dua organisasi keagamaan besar, yaitu Muhammadiyah dan NU, yang lahir semenjak masa pra-kemerdekaan. Dan, semenjak Indonesia merdeka atau orde lama, dua organisasi tersebut selalu menjadi kekuatan sosio-kultural yang bisa dikatakan menjembatani antara kepentingan rakyat dan pemerintah. Demikian juga pada masa orde baru. Pergulatan intensif antara Islam dan negara semenjak 1950-an hingga 1980-an juga melibatkan dua organisasi tersebut dan sejumlah pemikir muslim.[19] Maka, dalam pengertian tertentu, mereka bisa dikatakan sebagai penyeimbang dari kekuatan negara (pemerintah). Meski demikian, tidak serta merta bisa dikatakan sebagai bentuk civil society, lantaran memang ilham dan konsep itu gres muncul tahun 1990-an.
Namun harus diakui, semenjak kokohnya wacana civil society, kelompok-kelompok masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan dan mahasiswa (HMI, PMII, KAMMI, dll.) semakin memantapkan posisinya, seiring lahirnya organisasi-organisasi dan NGOs baru, ibarat Kontras oleh mendiang Munir, ICW oleh Teten Masduki, dll. Pada pertengahan hingga penghujung 1990an, banyak sekali ormas itu lebih berposisi sebagai gerakan moral, lantaran posisi negara (pemerintah) yang terlalu mayoritas dengan BIN dan kopasusnya.
Sebagai gerakan moral, ormas dan NGOs tersebut sanggup dengan gampang meraih simpati dari masyarakat. Terhadap masyarakat, gerakan ini menyadarkan mereka akan pentingnya partisipasi dalam proses pembangunan, memperlihatkan kepada masyarakat atas kesewenang-wenangan perlakuan tidak adil pemerintah dengan segala kebijakannya, dan membongkar indikasi KKN. Terhadap pemerintah, gerakan ini terus melaksanakan kritik, sekalipun beberapa aktifis diculik oleh pemerintah dan dipenjarakan. Mereka terus melaksanakan aktivitasnya dan pinjaman masyarakat semakin besar. Dengan demikian, pemerintah berhadap-hadapan dengan masyarakat.
Situasi demikian mencapai puncaknya tahun 1997-1998. Pada dikala itu, sejumlah organisasi keislaman dan intelektual muslim terlibat dalam gerakan reformasi atau gerakan politik, untuk tidak menyampaikan gerakan revolusi. Kecuali sejumlah nama yang banyak disebut di atas, Amien Rais yakni nama yang cukup mewarnai perjalanan reformasi Indonesia. Pada awal 1997, Amien berbicara mengenai pertambangan tembaga Freeport di Irian Jaya. Menurutnya, 90 % laba dari pertambangan ini dibawa ke luar negeri sedangkan sebagian besar dari 10 % sisanya jatuh pada satu keluarga saja.[20]
Atas pernyataan Amien ini, Soeharto murka besar. Soeharto memanggil Habibie dan memarahinya: “Amien membuat pernyataan subversif dan ia lebih berbahaya daripada Gus Dur.” Habibie kemudian bertemu dengan Amien dan mengulangi kepadanya apa yang telah dikatakan oleh Soeharto kepadanya. Amien tak takut. Ia pun keluar dari ICMI. Celakanya, bagi Soeharto, Amien rais menjadi ketua Muhammadiyah tetapi berada di luar ICMI dan karenanya tidak bisa melaksanakan sensor terhadapnya. Amien terpilih sebagai pimpinan Muhammadiyah pada tahun 1995. Jika sebelum ini ia enggan bicara keras, maka sekeluarnya dari ICMI ia sanggup dengan bebas menyatakan pikirannya.[21]
Larut malam pada 14 Mei 1998, sebuah organisasi gres yang menamakan diri “Majelis Amanat Rakyat” menyerukan biar Soeharto lengser. Majelis ini dikepalai oleh Amien Rais dan sejumlah intelektual lain yang biasanya bicara lantang. Tidak ada yang mengejutkan kecuali adanya nama begawan ekonomi yang begitu populer, yakni Sumitro Djojohadikusumo dalam daftar anggota majelis, yang juga ayah dari Prabowo.[22]
Secara hampir bersamaan, Nurcholish Madjid memberikan sebuah makalah yang berani mengenai tuntutan akan adanya reformasi politik. Makalah itu disampaikannya di markas besar tentara di Jakarta Selatan. Nurcholish menyerukan diadakannya pemilu sebelum Januari 1999 dan tiga bulan kemudian diadakan pula sidang istimewa MPR untuk menunjuk sebuah pemerintah yang baru. Ia katakan juga bahwa Soeharto harus meminta maaf atas kesalahan-kesalahannya dan khususnya mengenai hasil korupsinya selama ini. Disarankan juga biar Soeharto mengembalikan semua kekayaan yang diperolehnya secara tidak sah kepada negara. Jenderal bambang Yudhoyono, seorang tokoh reformis militer, menyambut baik isi makalah Nurcholish walaupun diperingatkannya biar ia menghilangkan penggalan selesai makalah itu, yang berkaitan dengan seruan biar Soeharto meminta maaf kepada publik dan mengembalikan kekayaannya.[23]
Pada hari Senin malam, 18 Mei 1998, Soeharto meminta biar Nurcholish menemuinya di istana. Ia memenuhi undangan sang presiden dan menyatakan posisinya dengan jelas: “yang dipahami oleh rakyat mengenai reformasi yakni bahwa Anda turun.” Soeharto menjawab: “tidak masalah…” Kemudian, Soeharto juga berkata bahwa sebelum mengumumkan pengunduran dirinya keesokan hari, ia ingin bertemu dengan pemimpin-pemimpin komunitas muslim. Sampil berunding dengan Nurcholish mengenai sembilan orang terpilih untuk pertemuan itu. Soeharto dengan empatik berkeinginan biar Gus Dur diikutsertakan. Nurcholish dengan cerdik juga mengusulkan biar Amien Rais diundang. Akan tetapi, Soeharto bersikeras menolaknya.[24]
Pada hari selasa 19 Mei 1998, sembilan pemimpin Islam –empat dari NU dan lima dari Muhammadiyah– memasuki ruang kerja Soeharto. Tampaknya usaha Soeharto untuk memecah belah oposisi muslim menemui kegagalan. Karena sebelumnya, Nurcholish telah bertemu Amien di rumah Malik Fadjar untuk membicarakan pertemuan ini. Hasil pembicaraan nitu, kesembilan orang ini membentuk suatu front bersatu. Semua menolak bergabung dengan komite reformasi bentukan Soeharto. Nurcholish sekali lagi memberitahu Soeharto dengan terbuka dan sopan: “Anda harus mengahiri masa kepresidenan Anda dengan bagus dan terhormat, bukan dengan cara Amerika Latin. Janganlah mengulang insiden 1965-1966”.[25]
Setelah menunggu selama bertahun-tahun, kesudahannya awal gres Indonsia pun tiba. Pada hari Jum’at, 22 Mei 1998, segenap penduduk Indonesia bangkit pagi hari pada hari pertama mereka tanpa Presiden Soeharto. Secara teoretis, orde gres tamat sudah. Selanjutnya pemerintahan dipegang oleh Habibie, kemudian Gus Dur, dan Megawati menyusul tumbangnya Gus Dur. Pada tiga masa pemerintahan ini, kondisi Indonesia tidak menentu, lantaran krisis kepercayaan melilit pemerintah di satu sisi, dan kuatnya posisi rakyat di sisi yang lain.
Begitulah, tugas intelektual muslim dalam gerakan moral dan gerakan politik. Mereka sudah tentu bertindak laksana lokomotif yang membawa gerbongnya masing-masing.
3. Civil Society sebagai Patner dari Pemerintah
Sebagai bekas wilayah penjajahan yang kaya budaya, ibarat budaya gotong–royong, bangsa Indonesia sudah terbiasa hidup dengan kekuatan sendiri. Proses pembangunan sudah terbiasa dilakukan secara gotong royong, ibarat pembangunan jalan, pembangunan rumah ibadah, dll. pembangunan pendidikan juga banyak yang berbasis masyarakat. Artinya, pembangunan tetap sanggup berjalan, sekalipun tanpa sentuhan kebijakan pemerintah. Meski demikian, hal ini tidak bisa disebut sebagai penguatan civil society, lantaran di luar kesadaran pemerintah yang bermitra dengan masyarakat dan di luar kesadaran masyarakat sebagai kawan dari pemerintah.
Saat ini, di era reformasi, atau lebih tepatnya pada masa pemerintahan SBY-Kalla, paradigma pembangunan harus menempatkan masyarakat sebagai mitra. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan menjadi penggalan dari kebijakan pemerintah. Posisi mereka selain sebagai mitra, juga sebagai penyeimbang, sebagai fasilitator, dan sebagai pengawal kebijakan setiap kebijakan.
Kelahiran banyak LSM/NGO dengan segala basis ideologi dan latarbelakangnya, lahirnya banyak orsospol (partai politik) dan kelompok-kelompok profesi yakni sebagai ujud dari penguatan civil society di Indonesia.[26] Posisi NGOs ini menjadi sedemikian penting bagi jalannya pembangunan. Keberadaan mereka menjadi penggalan tekterpisahkan dari eksistensi pemerintah. Sudah tentu, pemerintah tidak bisa mengabaikan tugas organisasi keagamaan Islam, termasuk pesantren, sebagai kawan dalam acara pembangunan. Misalnya pemberdayaan perempuan melibatkan organisasi-organisasi perempuan Islam (muslimat NU atau Aisiyah), dst.
Daftar Pustaka dan Footnote
- Barton, Greg, Biografi Gus Dur (The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid), cet. ke-7 (Yogyakarta: LKiS, 2006)
- Baso, Ahmad, Civil Society versus Masyarakat Madani: Arkeologi “Civil society” dalam Islam Indonesia. Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999)
- Budiman, Arief, State and Civil Society, (Clayton, Victoria: The Publications Officer, Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1990)
- Fakih, Mansour, Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)
- Gaffar, Afan, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Cet. IV,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Hefner, Robert W., Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia, (ter. A. Baso), Jakarta: ISAI, 2001
- Hidayat, Komaruddin dan Ahmad Gaus (eds.), “Pengantar Editor” dalam Islam, Negara & Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer, (Jakarta: Paramadina, 2005)
- Hikam, Muhammad AS, Demokrasi dan Civil society, Cet. II, (Jakarta: LP3ES. 1999)
- Holl, John A, “In Seach of Civil society“, dalam John A Holl (ed.), Civil society Theory,History, Comparison, (Cambridge: Polity Press, 1995)
- Holl, John A, Civil Society: Theory, History, Comparison, (Cambridge, Massachussets, Polity Press, 1995)
- Prasetyo, Hendro, Ali Muhanif, dkk, Islam & Civil society: Pandangan Muslim Indonesia
- Raharjo, M. Dawam, Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial, (Jakarta: LP3ES dan LSAF, 1999)
- Rasyid, M. Ryaas, “Perkembangan Pemikiran wacana Masyarakat Kewargaan”, Jurnal Ilmu Politik, No. 17, 1997
- Seligman, Adam B., The Idea of Civil Society, (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1992)
- Subono, Nur Iman, “Civil Society, Patriarki, dan Hegemoni” dalam Jurnal CIVIC Vol.1 No.2 Agustus 2003
- Suwondo, Kutut, Civil Society di Aras Lokal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Pustaka Percik, 2005)
- Sztompka, Piotr, “Mistrusting Civility: Predicament of a Post-Communist Society”,dalam Jeffrey C. Alexander (ed.), Real Civil Societies, Dilemmas of Institutionalization, 1998
- Walker, Michael, “Introduction”, dalam Michael Walker, “Toward a Global Civil Society,Providende, RY, Bergham Books, 1995)
________________________________________
[1]Seligman, Adam B., The Idea of Civil Society, (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1992), pp.15-58
[2]Hendro Prasetyo, Ali Muhanif, dkk, Islam & Civil society: Pandangan Muslim Indonesia, p. 11
[3]Lihat Ahmad Baso, Civil Society versus Masyarakat Madani: Arkeologi “Civil society” dalam Islam Indonesia. Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999), p. 85.
[4]Mengenai pembahasan wacana akar perkembangan civil society bisa dilihat lebih jauh dalam John A Holl, “In Seach of Civil society“, dalam John A Holl (ed.), Civil society Theory, History, Comparison, (Cambridge: Polity Press, 1995), p. 1-31
[5]Muhammad AS Hikam, Demokrasi dan Civil society, Cet. II, (Jakarta: LP3ES. 1999), p. 1-2
[6]Ibid.
[7]Lihat uraian John A Holl lebih lanjut wacana konsep civil society dalam salah satu bukimya yang bertitel Civil society: Theory, History, Comparison, (Cambridge, Massachussets, Polity Press, 1995), terutama pada penggalan “In Search of Civil society“
[8]Michael Walker, “Introduction”, dalam Michael Walker, “Toward a Global Civil society, Providende, RY, Bergham Books, 1995), p. 16
[9]Lihat Afan Gaffar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Cet. IV,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), p. 180
[10]Dikutip oleh Nur Iman Subono, “Civil Society, Patriarki, dan Hegemoni” dalam Jurnal CIVIC Vol.1 No.2 Agustus 2003, p. 35
[11]Hikam, op.cit., p. 2-3.
[12]Lihat hasil riset Robert W. Hefner, Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia, (ter. A. Baso), Jakarta: ISAI, 2001
[13]Sztompka, Piotr, ‘Mistrusting Civility: Predicament of a Post-Communist Society’,dalam Jeffrey C. Alexander (ed.), Real Civil Societies, Dilemmas of Institutionalization, 1998, p. 191
[14]Budiman, Arief, State and Civil Society, The Publications Officer, Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, Clayton, Victoria, 1990, pp. 5-9
[15]Lihat M. Dawam Raharjo, Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial, (Jakarta: LP3ES dan LSAF, 1999), p. 133-173.
[16]Lihat Muhammad AS. Hikam, Demokrasi dan Civil society, (Jakarta: LP3ES, 1999).
[17]M. Ryaas Rasyid, “Perkembangan Pemikiran wacana Masyarakat Kewargaan”,Jurnal Ilmu Politik, No. 17, 1997
[18]Lihat Mansour Fakih, Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)
[19]Komaruddin Hidayat and Ahmad Gaus (eds.), “Pengantar Editor” dalam Islam, Negara & Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer, (Jakarta: Paramadina, 2005), p. xviii-xix
[20]Greg Barton, Biografi Gus Dur (The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid), cet. ke-7 (Yogyakarta: LKiS, 2006), p. 297
[21]Ibid., p. 298
[22]Ibid., p. 312-313
[23]Ibid., p. 313
[24]Ibid., p. 316
[25]Ibid., p. 317
[26]Lihat Kutut Suwondo, Civil Society di Aras Lokal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Pustaka Percik, cet. Ke-2, 2005), p. 21